UU Cipta Kerja Beri Kemudahan Izin Usaha Kepada Pelaku UMKM

Jakarta – Pemerintah baru saja mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kebijakan ini dinilai dapat menyelesaikan sebagian besar masalah di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan rumitnya birokrasi di Indonesia.

Khusus untuk UMKM, UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar. Lantas, apa saja sederet peran dan manfaat UU Cipta Kerja untuk UMKM?

Mengutip penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Minggu (18/10/2020), UU Cipta Kerja dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di mana di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak.

“UU Cipta Kerja akan meningkatkan kinerja UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya start-up lokal dengan kemudahan perizinan,” tuturnya.

Kebijakan ini juga dinilai menjadi koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat. Sebagai informasi, rasio partisipasi penduduk berkoperasi baru 8,41 persen, jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31 persen.

Hal itu turut menyebabkan rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang hanya 0,97 persen saja, dibanding rerata dunia yang mencapai 4,3 persen.

Dalam UU Cipta Kerja, pembentukan koperasi disederhanakan baik syarat maupun pengelolaannya. Koperasi Syariah juga diperkuat melalui UU ini.

“UU Cipta Kerja memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Kompetensi dan level usaha UMKM dapat meningkat dengan fasilitasi untuk masuk ke rantai pasok industri,” demikian penjelasan Kemenkop UKM.

Kemudian, UU ini juga dinilai mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di tiap lini bisnis dan inkubasi bisnis, sehingga bisnis UMKM bisa berbasis inovasi dan teknologi.

Soal pembiayaan, UU Cipta Kerja juga mengatur penyaluran kredit yang mudah dan murah bagi kegiatan usaha. Dalam UU ini, terdapat kemudahan agunan bagi UMK yaitu tidak harus berupa aset, namun dengan kegiatan usaha itu sendiri.

Selain itu, akses pembiayaan ke UMK juga diperluas mulai dari pembiayaan alternatif hingga dana bergulir.

Terakhir, dengan UU Cipta Kerja, peluang dan prioritas pasar kepada produk UMKM bisa lebih luas.

“Hal ini berupa kesempatan UMKM dan Koperasi untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan alokasi minimal 40 persen,” tutupnya.